HALONUSA - Tim Anies-Muhaimin membantah keterangan 4 menteri Joko Widodo yang dihadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
Bantahan tersebut akan disampaikan dalam kesimpulan yang akan diserahkan kepada Hakim MK dalam agenda persidangan selanjutnya.
Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir mengatakan adanya intervensi APBN oleh Presiden joko Widodo untuk mendukung salah satu Paslon.
"Keterangan Muhadjir soal kunjungan Jokowi ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak sesuai fakta," katanya.
"Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrem dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden," lanjutnya.
Selain itu, ia juga membantah pernyataan Airlangga bahwa El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam. Ari menduga adanya penyalahgunaan stok beras bukan untuk bansos dan kepentingan politik."Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah," katanya.
Tak hanya soal pembagian bansos, ia juga menyinggung pengangkatan Penjabat atau Pj kepala daerah yang dianggap berkaitan dengan pengarahan pilihan di Pilpres 2024.
"Pemerintah sengaja membuat regulasi Pj. Kepala Daerah dalam bentuk 'Peraturan Menteri' sehingga minim partisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya," katanya. (*)
Editor : Halbert Chaniago
