HALONUSA - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Jons Manedi, menyampaikan pentingnya peran para mubaligh dalam upaya memerangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan Jons saat menjadi narasumber pada acara bertema "Peran Mubaligh Muhammadiyah Dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2024," yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sabtu (12/10).
Jons menjelaskan bahwa KPU Sumatera Barat telah menetapkan sebanyak 4.103.084 Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Nasional (PSN) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dengan total 10.846 TPS dan 27 TPS khusus yang disiapkan di lokasi-lokasi tertentu.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pengurus LHKP, mubaligh, serta mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Dalam acara tersebut, Jons mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada, demi masa depan Sumatera Barat lima tahun ke depan.
"Negara yang merdeka dapat kembali dijajah melalui investasi politik dari calon pemimpin yang membiayai proses pemilihan. Politik uang adalah salah satu indikator dari adanya investasi politik tersebut. Nantinya, kebijakan yang diambil oleh pemimpin akan terpengaruh oleh pihak yang sudah berinvestasi. Pemimpin yang tidak baik bisa terpilih jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak suaranya," ujar Jons.Jons juga mengajak para mubaligh untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi dan bahaya politik uang kepada masyarakat. Menurutnya, dengan keterbatasan kekuatan KPU, partisipasi para mubaligh sangat penting untuk menjangkau lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat.
"Tanpa dukungan para mubaligh, sulit bagi KPU untuk menyampaikan pesan demokrasi kepada seluruh pemilih di Sumatera Barat," tutup Jons dalam paparannya. (*)
Editor : Heru Candriko
