HALONUSA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyatakan bahwa program ini memberikan peluang besar bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan pendapatan yang mendekati Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemprov Sumbar bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan 700.000 hektare kawasan hutan untuk dikelola masyarakat melalui program ini.
Hingga saat ini, sudah ada 205 unit izin kelola yang mencakup 287.553 hektare dan memberi manfaat kepada sekitar 175 ribu Kepala Keluarga (KK).
"Dengan pengelolaan yang baik, program ini memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami berharap dapat mencapai target nasional sebesar 12,7 juta hektare untuk pengelolaan perhutanan sosial," ujar Mahyeldi.
Program ini juga membantu masyarakat menjaga kelestarian hutan dengan mengurangi aktivitas perusakan seperti penebangan liar dan pembakaran hutan.Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus memperhatikan dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yozarwardi, pendapatan petani hutan terus mengalami kenaikan yang signifikan.
Pada 2020, rata-rata pendapatan petani hutan mencapai Rp1,5 juta per bulan dan terus meningkat hingga Rp2,3 juta per bulan pada 2023.
Pendapatan ini hanya berbeda sekitar Rp500 ribu dari UMR Sumbar yang saat ini berada di angka Rp2,81 juta per bulan.
Editor : Heru Candriko
