HALONUSA - Sekretaris Jenderal (Skejen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa seorang presiden harus mempertanggung jawabkan kebijakannya, bukan meminta maaf.
Pernyataan tersebut diungkapkan Hasto untuk menanggapi permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo saat Zikir dan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2024 lalu.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," katanya.
"Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," lanjutnya.Baca juga: 10 Persen APBD untuk Pertanian, Strategi Mahyeldi-Vasko dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Ia menegaskan, seorang presiden harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang dibuat, bukan memintaa maaf kepada rakyat.
Editor : Halbert Chaniago
