Secara umum, menurut data Badan Pengelola Statistik (BPS), kata Donna, ada sekitar 13 ribu hektare lahan sawah yang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah di sekitar IKN. Dia berharap dengan adanya kehadiran pemerintah pusat di IKN, masalah ini bisa ditindaklanjuti.
Pasalnya, untuk mengelola lahan persawahan ini harus ada koordinasi dari lintas kementerian lembaga, mulai dari Kementerian PUPR untuk irigasinya, Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya, hingga dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik lahan, serta masyarakat sebagai tenaga kerjanya.
"Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti," harap Donna.
"Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan Pemkab memang belum maksimal membantu para petani," jelasnya. (*) Editor : Halbert Chaniago
