PDNS Diretas, Kerugian Diperkirakan Capai Triliunan Rupiah

×

PDNS Diretas, Kerugian Diperkirakan Capai Triliunan Rupiah

Bagikan berita
Ilustrasi Hacker
Ilustrasi Hacker

HALONUSA - Direktur Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memperkirakan kerugian akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) capai triliunan rupiah.

Menurutnya, kerugian tersebut bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung akibat dari peretasan tersebut.

Ia memperkirakan kemungkinan kerugian yang akan ditanggung mencapai Rp6,3 triliun. Bahkan, terdapat surplus usaha yang hilang mencapai Rp2,7 triliun.

“Ada “biaya” yang harus ditanggung oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi (baik langsung maupun tidak langsung). Lumpuhnya PDNS ini menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan lebih lambat. Iklim bisnis dan usaha bisa terdampak lesu,” katanya seperti dilansir dari infobanknews, Sabtu 29 Juni 2024.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berpotensi mengalami kehilangan pendapatan sebesar Rp17 miliar dari layanan yang lumpuh.

“Jika kita hubungkan dengan kerugian negara, maka ini bisa kita katakan sebagai kerugian negara dari hilangnya potensi penerimaan negara,” jelas Nailul.

Sebagai contoh, pelayanan paspor yang lumpuh menjadikan layanan lebih lambat dan dapat membuat pembuatan paspor lebih lama. Ada potensi kehilangan pengurusan paspor ketika sistem lumpuh.

Kerugian dari berbagai sisi tersebut, Nailul menghitung menggunakan asumsi dari anggaran pelayanan umum sebesar Rp721 triliun di APBN 2023. Klaim pemerintah, penggunaan teknologi digital bisa hemat 50 persen dari anggaran pelayanan umum. Artinya, ada manfaat yang hilang hampir Rp 1 triliun per hari ketika sistem PDNS kita lumpuh.

Kemudian, ada penggunaan data server di AWS sebesar USD15 ribu per bulan untuk penggunaan sistem data imigrasi darurat. Dilakukan minimal satu bulan. Serta, ada biaya pemulihan data yang diestimasikan dari biaya tebusan dari hecker yang mencapai Rp131 miliar.

Sehingga, tambah Nailul, lumpuhnya sistem PDN harus disikapi dengan serius dengan mengaudit keuangan dan kinerja PDN. Serta, membangun PDN yang dilengkapi siatem perlindungan data yang kuat dengan melibatkan ahli IT Nasional.

Editor : Halbert Chaniago
Bagikan

Berita Terkait
Terkini
KPU Gubernur