HALONUSA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyatakan bahwa untuk perdagangan kratom belum ada standarisasi pengelolaan selama ini.
"Kita itu belum ada standardisasi mengelola sehingga, kalau masyarakat secara individu berusaha ekspor, itu kadang-kadang ada reject karena disinyalir ada bakteri. Ini perlu kita bahas perlu ada standardisasi," katanya.
Menurutnya, perlu adanya aturan terkait perdagangan kratom. Moeldoko menyebut aturan itu sedang disusun Kemendag, tapi perlu ada percepatan.
"Berikutnya yang ketiga masalah penggolongan, masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari BRIN, karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu, masih ada perbedaan persepsi untuk itu. Saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset," katanya."Risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu, artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan, sehingga nanti ini in-line dengan status yang telah diundangkan DPR, itulah kira-kira," lanjutnya.
Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal bersama Wapres Ma'ruf Amin dan menteri ekonominya membahas tata kelola tanaman kratom.
Dalam rapat itu, Jokowi minta ada aturan agar kratom bisa diperdagangkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian. (*)
Editor : Halbert Chaniago
